Pemko Padang Bangun 500 Ruang Kelas Baru Hingga 2024

PADANG – Guna lebih memaksimalkan daya tampung siswa, Dinas Pendidikan Kota Padang memerlukan tambahan total 500 ruang kelas untuk tingkat SD dan SLTP.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, saat ini Kota Padang memiliki sekitar hampir 9.000 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar.

Baca juga: Lantik pejabat Eselon II dan III, Bupati Solok: Bersama Kita Majukan Daerah

Dari jumlah tersebut, SD memiliki jumlah ruang kelas yang cukup banyak yakni sekitar lebih dari 8.000, sementara untuk ruang kelas SLTP sebanyak 750.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan, maka kita akan membangun 500 ruang kelas tambahan, ” ujar Kadis.

Baca juga: Ini Alasan Pemko Menolak Ranperda Inisiatif DPRD Batam

Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri pertemuan Forum Perangkat Daerah di Hotel ZHM Padang, Rabu (16/3/2022).

Kadis menjelaskan, dari total 500 ruang kelas yang dibutuhkan, hingga tahun 2022 ada sekitar 220 ruang kelas yang telah dibangun dan dalam progres pembangunan.

Baca juga: Tak Sekedar Lolos, Sumbar Raih 3 Kharisma Event Nusantara Sekaligus

Sementara sisanya, yakni sebanyak 280 ruang kelas lagi ditargetkan dapat selesai dibangun pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMD.

Menurut Kadis, untuk pembangunan 280 ruang kelas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Padang memerlukan anggaran sekitar 500 juta rupiah untuk satu ruang kelas. Jadi total anggaran yang dibutuhkan sekitar 150 juta rupiah termasuk dengan perlengkapan kelas.

Baca juga: Pengusaha Diajak Ngupi Indah di MPP Padang

“Karena ini sudah menjadi RPJMD, maka ini harus kita penuhi. Salah satu upaya kita untuk memenuhinya adalah melalui pinjaman dari Kementrian Keuangan, ” tambahnya.

Untuk tenaga pengajar, menurut Kadis, saat ini Kota Padang memiliki sekitar 5.000 orang tenaga pengajar yang terdiri dari guru PNS, dan non PNS (guru honor dan kontrak).

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian