Tahun Ini Penilaian Pelayanan Publik di Pemda, Polres dan Pertanahan Masuk ke Kualitas

PADANG, - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) kembali melakukan penilaian penyelenggaran pelayanan publik di 19 Pemkab/Pemko serta Pemprov Sumbar.

Selain itu, penilaian juga dilakukan pada 19 Polres dan Kantor Pertanahan se-Sumbar. Proses penilaian penyelenggara layanan publik ini dimulai dengan workshop yang diadakan Ombudsman di Ballrom Hotel ZHM, Kota Padang, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Wali Kota Padang dan Kasat Pol PP, Ini Modusnya

Dalam keterangan tertulis yang diterima , disebutkan workshop untuk menyampaikan informasi terkait teknis penilaian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai. Dalam workshop ini, Ombudsman mengundang perwakilan OPD, Polres dan Kantor Pertanahan yang akan dinilai.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap menyampaikan, tahun 2022 ini terdapat perubahan dalam penilaian yang akan dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya penilaian lebih menitikberatkan pada ketersediaan komponen layanan (tangible), tahun 2022 ada perubahan cukup signifikan dan lebih komprehensif.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Bangga Ada Dua Jenderal Perempuan Hadiri Rapim TNI-Polri

Meilisa menegaskan, penilaian tidak lagi hanya melihat ketersediaan komponen layanan, tapi sudah masuk pada kekualitas layanan, kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, pengelola pengaduan dan lainnya

“Maka dari itu, diharapkan instansi yang akan dinilai harus benar-benar siap sehingga perlu dilakukan workshoppenilaian penyelenggaran pelayanan public, ” kata Meilisa.

Baca juga: Gubernur Sumbar Apresiasi Dukungan PT. Charoen Pokphand untuk Pelatihan Juru Sembelih Halal

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani menyebutkam perubahan penilaian untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang lebih berkualitas.

Selain itu, kata dia, perkembangan digitalisasi juga mempengaruhi kecepatan dalam memberikan pelayanan, sehingga bentuk penilaian harus disesuaikan dan lebih konfrehensif, namun tetap mengacu kepada UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No.37/2008 tentang Ombudsman RI.

Baca juga: 2 Kali Paripurna: Pemilihan AKD DPRD Sumbar Masih Buntu, Ini Penyebabnya

Yefri berharap penilaian penyelenggaran pelayanan publik tahun 2022 harus menjadi starting point untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan juga membangun kesadaran menjaga kualitas layanan.

“Bukan hanya saat dinilai, tapi setiap saat. Karena melihat hasil penilaian sebelumnya, banyak pemda yang sudah mendapatkan nilai baik, namun ketika dinilai ulang menjadi turun atau lebih rendah, ” ujar Yefri. (**)

Baca juga: Kembali ke Sumbar, Manajemen PLN Kunjungi Kepala Kejaksaan Tinggi