Kejari Padang Bakal Periksa Puluhan Saksi terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Budaya Sumbar

SUMBAR, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang bakal memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatra Barat (Sumbar) di kawasan Taman Budaya Sumbar.

“Ada puluhan saksi yang akan diperiksa, ” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Therry Gutama saat dihubungi , Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Ungkap Sabu 1,196 Ton, Kapolri: Kita Jaga Program Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

Dia menuturkan, pemeriksaan tersebut akan dimulai pada Selasa (12/4/2022) mendatang. Saksi yang diperiksa terkait dengan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar. Meski demikian, dia tidak menjabarkan siapa saja saksi yang diperiksa.

“Sementara itu saja, ” jelas Therry.

Baca juga: Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

Therry menyampaikan, selain memeriksa saksi, pihaknya juga melakukan pengumpulan alat bukti.

Sebelumnya, status kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar telah naik dari penyelidikan ke penyidikan di Kejari Padang.

Baca juga: Parahnya Antrean Solar di Kota Padang, Kendaraan Mengular Hingga Ratusan Meter

Kajari Padang, Ranu Subroto mengatakan, proses penyelidikan telah dimulai pihaknya sejak 24 Februari 2022, sedangkan proses penyidikan dimulai sejak 30 Maret 2022.

Dia menuturkan, kasus dugaan korupsi itu terjadi dalam kegiatan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar (lanjutan) oleh Dinas BMCKTR Sumbar tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp31, 073 miliar.

Baca juga: Kejari Padang Bakal Limpahkan Berkas Kasus Perampokan Sadis di Kuranji ke Pengadilan

“Status dugaan korupsinya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyelidikan dilakukan Kejari Padang dari adanya temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ” ujar Ranu, Rabu (30/3/2022).

Dia mengungkapkan, penyidik Kejari Padang telah melakukan penyelidikan dalam penyimpangan barang dan jasa terhadap kasus ini. Sejauh ini, kata dia, ditemukan rekanan memakai produk impor. Kemudian rekanan pemenang tender memakai ‘bendera’ atau perusahaan lain.

Baca juga: Dijerat UU ITE, Pria di Agam Penyebar Foto-Video Vulgar Mantan Terancam 6 Tahun Penjara

“Rekanan dalam bekerja tidak sesuai Intruksi Presiden menggunakan produk dalam negeri. Rekanan menggunakan produk impor luar negeri, sehingga terdapat kemahalan dalam pembangunannya, ” jelas Ranu. (**)